Tentang Kami

SEJARAH PROGRAM MAGISTER

PS PWD dimulai pada tahun ajaran 1979/1980. Cikal-bakal PS PWD adalah pendidikan singkat (short courses) 3 bulan bagi para staf pengajar perguruan tinggi daerah, pejabat Pertanian(daerah dan pusat), staf Bappeda, dan staf instansi-instansiterkait dengan pembangunan wilayah dari seluruh penjuru tanah air (Indonesia).

Penyelenggaraan short courses mendapat bantuan dana dari Ford Foundation dan USAID. Hasil evaluasi, pengalaman dan respon positif, baik selama maupun sesudah penyelenggaraan short courses. Secara rasional makin disadari mengenai pentingnya aspek spasial dalam pembangunan.

Selanjutnya Short courses dikembangkan menjadi program pendidikan pascasarjana, yakni PS PWD dan mendapat ijin resmi dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi SK no. 584/DIKTI/Kep/1993, tanggal 2 Oktober 1993.

Turut menginisiasi berdiri ASPI (Maret, 2000) dan hingga sekarang menjadi anggota ASPI (Assosiasi Sekolah Perencanaan Indonesia).

Visi

• Menjadi pusat unggulan pendidikan, penelitian dan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang perencanaan pembangunan wilayah dan perdesaan wilayah tropika.

Misi

• Mengembangkan kemampuan peserta didik untuk memahami dan memecahkan masalah perencanaan pembangunan wilayah dan perdesaan.
• Memberikan sumbangan pemikiran dan/atau turut berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan wilayah dan perdesaan.
• Mengembangkan konsep perencanaan pembangunan wilayah dan perdesaan yang bersifat aplikatif dengan perspektif yang luas.

Tujuan Program Studi

Program studi Ilmu Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Pedesaan (PWD) menawarkan Program Magister (S2) dengan tujuan menghasilkan tenaga ahli perencanaan pembangunan wilayah dan pedesaan yang berkemampuan :

1. Memahami interelasi dan interdependensi multidisplin antar aspek biofisik-lingkungan, aspek ekonomi dan manajemen, aspek sosial budaya dan kelembagaan, aspek politik dan aspek tata ruang wilayah dan pedesaan

2. Menguasai metodologi perencanaan pembangunan : konsep dasar dan teori, serta metode analisisnya

3. Berwawasan holistik dalam arti mampu melihat permasalahan dalam konteks pembangunan wilayah dan pedesaan secara menyeluruh, memiliki integritas yang tinggi dan mampu menerapkan pemahamannya atas konsep-konsep dasar dan penugasannya untuk memecahkan masalah-masalah riil di lapangan, khususnya yang berkaitan dengan pembangunan wilayah dan pedesaan lanjut.